• Kamis, 8 Desember 2022

Hendrik Jehaman: Tidak Mungkin Kita Biarkan 'No Viral, No Justice' (Kasus Astri-Lael)

- Minggu, 23 Januari 2022 | 20:23 WIB
Dr. Hendrik Jehaman S.H., MH
Dr. Hendrik Jehaman S.H., MH


JAKARTA (eNBe Indonesia) - Dosen dan praktisi hukum asal NTT di Jakarta, Dr. Hendrik Jehaman S.H., MH menyoroti kinerja penegak hukum di NTT pasca menyeruaknya kasus pembunuhan terhadap Astrid Manafe (30 tahun) dan putranya Lael Makabe (1 tahun).

Sebagai salah satu pembicara dalam acara Ngopi Santai Bareng Advokat Flobamora Jakarta, disiarkan secara live di Chanel YouTube RKN Media, pada Sabtu (23/1/22), Hendrik menegaskan bahwa penegakkan hukum (law enforcement) sangat ditentukan suatu sistem.

"Sistem penegakkan hukum pidana, tidak monopoli hukum pidana an sich dalam implementasinya, karena pidana sekarang sangat ditentukan oleh keadaan sosial masyarakat (social legal jureprudence). Jadi tidak bisa aparat penegak hukum mengabaikan sebuah kejahatan, apalagi yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang," ujarnya.

Baca Juga: Kasus Positif Covid Kembali Muncul di Nagekeo

Dan cara kerja aparat penegak hukum, lanjut Hendrik, sangat ditentukan oleh sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system).

"Ini sangat menentukan keberlangsungan rasa nyaman, dan itu mulai dari dasar yang menjadi tugas dan wewenang penyidik aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh memonopoli kebenaran baik itu kebenaran hukum atau kebenaran fakta."

Dia juga menandaskan, di kepolisian ada polisi penyidik, ada kejaksaan, ada hakim, ada advokat, penasihat hukum, juga jurnalis.

Moderator Romanus Muda Kota, SFil, SH, MH memberi kesempatan bicara kepada Adhitya Nasution, Kuasa Hukum Keluarga Korban (Astrid Manafe dan Lael Makabe)

Baca Juga: Positif COVID-19 di Kabupaten Kupang bertambah 46 kasus

"Penyidik harus juga mengapresiasi segala bentuk masukan dari advokat, penasihat hukum korban, wartawan. Di sini dituntut aparat penegak hukum yang punya integritas, kejujuran, akuntabilitas, untuk sesuatu yang belum terang menjadi terang, tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat, korban dan keluarga korban," urai Hendrik.

Kinerja aparat penegak hukum, papar Hendrik, ditentukan oleh tiga hal yakni substansi, struktur, dan kultur.

Terkait substansi, sekarang sudah lebih canggih dan mudah mencari alat bukti.

"Kita tidak boleh mudah menerima pengakuan seseorang yang mengakui sebagai pembunuh. Sehingga bertanya, bagaimana cara membunuh dan kenapa dibunuh. Ini yang publik mesti tahu. Partisipasi publik itu ada dasarnya. Ini PR bagi penyidik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini."

Baca Juga: Dinkes Kabupaten Kupang optimistis capai vaksinasi 70 persen

Terkait struktur, Polri adalah penguasa tunggal dalam menyidik tindak pidana hukum.

Keberhasilan polri sangat ditentukan oleh peran penyidik mulai dari atasan hingga bawahan.

Tidak bekerjanya pengawasan dari atasan ke bawahan, memberi peluang tidak bekerjanya sistim.

Halaman:

Editor: Christianus Wai Mona

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung Seorang Pria

Rabu, 7 Desember 2022 | 10:41 WIB

BI Jelaskan Mengapa Harus Ada Rupiah Digital

Selasa, 6 Desember 2022 | 07:30 WIB

Waspada, Banyak Berita Hoaks Pasca Gempa Di Garut!

Senin, 5 Desember 2022 | 15:03 WIB
X