• Jumat, 9 Desember 2022

Legislator NTT Desak Pemerintah Lakukan Pelayanan Ketenagakerjaan Secara Digital

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 13:21 WIB
Ilustrasi Penyelundupan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)  (Dok.tribratanews.polri.go.id)
Ilustrasi Penyelundupan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Dok.tribratanews.polri.go.id)

Kupang (eNBe Indonesia) - Pemerintah didesak untuk melakukan layanan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTT dengan percepatan digitalisasi.

Hal ini sebagai langkah pencegahan praktik perekrutan PMI secara ilegal, demikian ungkap Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yunus Takandewa.

"Kami tengah mendesak pemerintah daerah agar layanan ketenagakerjaan kita tidak lagi manual, namun segera secara digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin memadai," katanya di Kupang, Rabu, (03/08/2022).

Baca Juga: Percepat Vaksinasi COVID-19, Dinkes Bandung Pakai Mall Sebagai Lokasi Vaksin

Baca Juga: Mardani Maming Jalani Pemeriksaan Perdana

Ia mengatakan hal itu berkaitan tata kelola pelayanan calon PMI dari NTT, menyusul telah dibukanya penempatan PMI ke Malaysia per 1 Agustus 2022.

Menurut dia, digitalisasi layanan ketenagakerjaan mendesak untuk diwujudkan guna mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat di desa-desa dalam mengakses persyaratan ketenagakerjaan.

Dia mencontohkan seperti layanan dalam kepengurusan Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan maupun dokumen lain yang dipersyaratkan bagi calon PMI.

Baca Juga: PT ASDP Cabang Labuan Bajo Siapkan Dua Unit Kapal Untuk Layani Wisatawan

Halaman:

Editor: Donita Gerina Tolio

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kantor Kemenkumham di Kuningan Kebakaran

Kamis, 8 Desember 2022 | 12:26 WIB

Gempa Bumi Berkekuatan 5,8 Magnitudo Guncang Sukabumi

Kamis, 8 Desember 2022 | 12:15 WIB
X