Jakarta (eNBe Indonesia) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran pembangunan rumah Presiden Joko Widodo ketika nanti pensiun sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada yang kontroversial dalam anggaran pengadaan itu.
Perlu diketahui, Presiden Jokowi memilih rumah di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.
"Saya tidak ingat. Nanti saya lihat kalau sudah ada. Tapi, itu sesuai peraturan, sudah ada standar, jadi tidak ada yang kontroversi," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/12/22).
Baca Juga: Panglima TNI Yudo Margono Sebut Konflik Papua Belum Darurat, Masih Kriminal
Sri Mulyani menekankan anggaran untuk pembangunan rumah presiden dan juga wakil presiden telah dilakukan untuk para mantan presiden dan wakil presiden.
Alokasi anggaran untuk pembangunan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden juga sudah memiliki ketentuan dan prosedur dalam tata keuangan negara.
Anggaran itu di dalam bendahara umum negara, artinya sudah terbiasa dengan para presiden dan wakil presiden," kata Menkeu.
Menurut Sri Mulyani, hal yang berbeda dalam pembangunan rumah presiden kali ini adalah lokasi. Biasanya pembangunan rumah untuk Presiden RI dilakukan di Jakarta.
Namun, untuk Presiden RI Joko Widodo, pembangunan rumah dilakukan di luar Jakarta.
"Jadi, nanti komparasinya dari sisi... nilainya juga mungkin tidak akan ada perbedaan," katanya.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin sebelumnya menyatakan Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan pengadaan tanah untuk rumah kediaman Presiden Jokowi di Colomandu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, kata Bey, negara menyediakan sebuah rumah kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden.
Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Dompu, NTB
Dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 disebutkan bahwa mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden hanya berhak mendapatkan rumah sebanyak satu kali, termasuk yang menjalani masa jabatan lebih dari satu periode.
Dalam penyediaan rumah kepada Presiden Jokowi, kata Bey, sudah sesuai dengan ketentuan. Rumah tersebut dapat diperoleh setelah menyelesaikan periode pertama jabatan Presiden RI (2014—2019).
Artikel Terkait
Usung Perdamaian Dunia, Jokowi: 'Tidak Boleh Ada Negara Yang Merasa Superior'
Semakin Getol, Relawan Jokowi Dukung Duet Ganjar Dan Erick Tohir Maju Di Pilpres 2024
Tidak Bermaksud Menakut-Nakuti, Presiden Jokowi Ingatkan Kondisi Global Tahun Depan