Kemensos dan Kementerian BUMN Sepakat Bansos PKH dan BPNT Disalurkan Lewat Bank Himbara dan PT Pos Indonesia

- Jumat, 3 Maret 2023 | 15:14 WIB
Mensos Tri Rismaharini dan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo sepakat penyaluran bansos PKH dan BPNT lewat Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Mensos Tri Rismaharini dan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo sepakat penyaluran bansos PKH dan BPNT lewat Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

DEPOK (eNBe Indonesia) -  Bantuan sosial PKH dan BPNT segera cair setelah Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN menyepakati pencairan bansos PKH dan BPNT atau Kartu Sembako melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia atau Kantor Pos.

Dalam skema ini, disepakati Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dekat dengan bank dapat mengambil bantuan secara cash di cabang atau ATM terdekat.

Namun, jika tidak mengambil bantuan dalam waktu yang telah ditentukan, maka penyaluran akan diambil alih oleh PT Pos melalui Kantor Pos.

Baca Juga: KLJ Diperkirakan Cair 5 Maret 2023, Penerima Peroleh Bantuan Rp300 Ribu Perbulan

Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

“Jadi kami sudah menyepakatI itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyalurannya itu melalui PT Pos,” kata Mensos dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemensos di Jalan Salemba Nomor 28, Kamis (2/3/2023), dikutip kilas24.com, Jumat (3/3).

Penyaluran melalui bank bertujuan untuk meningkatkan financial inclusion atau keuangan inklusif bagi masyarakat. Keuangan inklusif adalah upaya menyediakan akses berbagai produk finansial kepada masyarakat secara luas, termasuk kelompok masyarakat rentan, berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas.

Baca Juga: Hakim Vonis Ira Ua 20 Tahun Penjara Dalam Kasus Pembunuhan Astri dan Lael, Keluarga Korban Tidak Puas

Selain itu, penyaluran lewat bank memungkinkan masyarakat untuk mengambil bantuan dimana dan kapan saja karena difasilitasi oleh ATM.

Mensos Risma juga memastikan bahwa BPNT/sembako tidak lagi melalui e-warung. Kebijakan ini diambil atas hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI.

“Kita tidak menggunakan e-warung lagi . Ini menyikapi dari Perpres Nomor 63 tahun 2017 (tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai). Boleh penarikan tunai atau barang. Oleh karena itu kita menyepakati penyalurannya tunai. Pengambilannya bisa lewat ATM atau ke bank langsung,” kata Mensos.

Baca Juga: Salim Plantations: London Sumatera & Salim Ivomas

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penyaluran secara cash mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan bantuan.

“Bisa langsung melakukan transaksi pencairan sehingga tak perlu masyarakat harus mencari warung untuk menukar bahan pokok. Ini diharapkan masyarakat lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu, penyaluran melalui PT Pos dikhususkan untuk menjangkau daerah 3T dan masyarakat yang memiliki akses terbatas pada bank. Menurut Wamen BUMN, PT Pos akan mengelola lebih dari 50% Kawasan 3T.

Baca Juga: Agnes, Pacar Mario Tersangka Penganiaya David Putra Petinggi GP Ansor Dinaikan Statusnya Oleh Polisi

“Masyarakat yang selama ini mungkin sulit untuk berjalan ke cabang mungkin kurang informasi, akan dijadwalkan pegawai PT Pos ke rumahnya masing-masing. Dengan data biometric termasuk foto, sehingga makin tepat sasaran,” ujarnya.

PT Pos akan menjangkau 83 kabupaten/kota, sedangkan Himbara dan BSI akan menyalurkan bantuan di 431 kabupaten/kota. Penyaluran ini menargetkan 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT.

Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menuturkan pihaknya memiliki tiga skema pencairan yang disesuikan dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan.

Baca Juga: Minta Pemilu Ditunda, KY Sebut Putusan PN Jakarta Pusat Kontroversial

“Pertama mereka datang ke kantor Pos. Artinya berjadwal karena kita undangannya ada sesi pagi dan sesi sore,” katanya.

Kemudian pada skema kedua, PT Pos akan datang ke komunitas seperti RT, RW, kelurahan, banjar dan komunitas masyarakat lainnya untuk menyalurkan bantuan.

Sedangkan skema ketiga adalah door to door dimana petugas Pos akan mengantarkan langsung ke rumah masing-masing. Skema ini berlaku untuk KPM dengan akses terbatas seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang berada di Kawasan 3T.

Baca Juga: Sidang Vonis Terdakwa Ira Ua Hari Ini Berlangsung Secara Virtual

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Direktur Utama Mandiri Alexandra Askandar, Direktur Institutional Banking BNI Sis Apik Wijayanto, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, dan Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.***

Editor: Christianus Wai Mona

Sumber: kilas24.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X