Data yang Tidak Valid Jadi Penyebab Bansos PKH dan BPNT Tidak Bisa Disalurkan Kepada KPM

DEPOK (eNBe Indonesia) - Pencairan bansos PKH dan BPNT 2023 sedang berlangsung. Namun, sejumlah KPM belum menerima dana bansos 2023 kendatipun sudah terdata di cekbansos.kemensos.go.id.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala atau penyebab Anda tidak menerima bansos, walaupun nama tercantum di DTKS, terbukti dengan hasil cek di laman cekbansos.kemensos.go.id.

Penyebab:

1. Kartu ATM bantuan salah sasaran

Kartu ATM bantuan BPNT hanya mencantumkan nama dan alamat pemiliknya tanpa disertai nomer identitas penerimanya. Beberapa kasus yang terjadi adalah yang berhak menerima kartu ATM bansos tersebut tidak menerima dikarenakan kartu diberikan kepada orang yang namanya sama dan memiliki alamat yang sama.

Baca Juga: Bansos BPNT Sebesar Rp600 Ribu Yang Cair Pada Maret Ini Akan Disalurkan Lewat Bank Himbara dan Kantor Pos

2. Gagal Burekol

- Nama Ibu kandung invalid, tercantum dalam KK hanya “NA”, “-“ bahkan kosong
    
- ID ada namun nama orangnya berbeda, beda dengan data Bank
    
- Tanggal lahir atau tempat lahir invalid, contoh tertulis lahir tahun 1800
    
- Nama kota ditulis nama kecamatan atau provinsi
    
- Gagal Divalidasi Oleh Otoritas Keuangan (Omspan)

Baca Juga: Jual Mobil Fiktif, Selebgram 'Ajudan Pribadi' Akbar Pera Baharuddin Ditangkap Polisi

3. Memiliki rekening di Bank, namun sudah tidak aktif

- Sudah ada rekening di bank, dengan nomor identitas sama namun nama beda, misal Mei Dayana tertulis Emi dayana
    
- Nama tertulis tidak valid contoh Irfan Eko, tertulis Irf4n Eko

Dari beberapa kasus diatas, penerima bansos yang namanya tertera pada laman cekbansos.kemensos.go.id, hendaknya melakukan perbaikan data atau memperbaharui data yang valid di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat secara mandiri.

Baca Juga: Kejagung Sebut Pemeriksaan Menkominfo Johnny G Plate Terkait Korupsi BTS dan Fasilitas Yang Diterima Adiknya

Hal ini dilakukan agar tidak mempengaruhi proses pemberian bantuan sosial oleh pemerintah.

Ada baiknya juga masyarakat melaporkan atau menyampaikan hal tersebut kepada pihak desa / kelurahan / distrik agar oleh pemerintah setempat diusulkan untuk dihapus dari daftar usulan calon penerima bansos.***