DEPOK (eNBe Indonesia) - Kejaksaan Agung, Senin (13/3/23), telah memeriksa tujuh saksi lagi dalam kasus korupsi di BAKTI Kominfo, lembaga di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menyeret begitu banyak perusahaan telekomunikasi, dan mungkin menyeret lebih banyak politisi.
Saksi yang diperiksa antara lain LDS, CEO Kopkar Lintasarta (Kopkarla), koperasi pekerja di anak usaha Indosat Ooredoo (ISAT).
Sebelumnya, beberapa petinggi PT Aplikasinusa Lintasarta diperiksa, antara lain FR sebagai staf keuangan dan G, direktur pemasaran dan solusi Lintasarta.
G, menurut sumber kami, dekat dengan partai Islam PKS yang menjadi mitra Partai NasDem dalam mencalonkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“Pejabat di Kominfo, termasuk BAKTI, sudah lama dikenal bergaul dengan PKS selama bertahun-tahun. Beberapa eksekutif perusahaan telekomunikasi juga terkait dengan PKS. Hubungan dengan NasDem baru berkembang setelah JP (Johnny Plate) menjadi menteri (Kominfo),” ujar salah satu sumber di salah satu operator telekomunikasi besar.
Kejagung sebelumnya telah memeriksa Dirut Lintasarta Aria Damar dalam kasus tersebut. Lintasarta dikabarkan mendapatkan kontrak senilai Rp6 triliun dari BAKTI selama tiga tahun pengerjaan dan servis.
Baca Juga: Tahun 2022 Program PTSL Pertanahan Kabupaten Ende Capai 100 Persen
Lintasarta, menurut sumber kami, membayar biaya kepada pejabat dan politisi untuk mendapatkan kontrak tersebut.
“Isunya, Lintasarta diminta membayar 10% dari total kontrak kepada beberapa partai politik. Menarik melihat mekanisme yang mereka gunakan, tapi kabarnya pembayaran dilakukan melalui anak perusahaan koperasi pekerja,” ujar sumber yang mengetahui kasus tersebut.
Pencarian online menunjuk Kopkarla sebagai koperasi pekerja di Lintasarta. Koperasi ini memiliki perusahaan bernama KSPS (Karya Solusi Prima Sejahtera), yang didirikan pada tahun 2011 sebagai solusi & layanan sumber daya manusia dan manajemen.
Situs web Kopkarla menunjuk beberapa proyek dengan pemerintah, termasuk pemasangan serat optik. Tidak jelas apakah Lintasarta mensubkontrakkan pekerjaan dari BAKTI ke koperasi, tapi ini kasus yang menarik untuk disimak.
“Tergantung Aria Damar mau angkat bicara, karena dia tahu segala hal terkait isu dengan politisi,” kata sumber kami yang lain.
Semakin dekat dengan NasDem. Bukan hanya Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekjen NasDem, dan adiknya Gregorius Alex Plate, tapi Muhammad Yusrizki, Ketua Komite Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, telah diperiksa dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Akan Periksa Empat Saksi Terkait Kasus Penganiayaan Oleh Mario Dandy Terhadap David Ozora
Johnny akan diperiksa ulang hari ini (15/3), sementara kakak Alex telah mengembalikan 'dana' Rp534 juta yang digunakannya dari BAKTI Kominfo. Mereka tidak bisa berhenti begitu saja hanya karena Alex mengembalikan uangnya, bukan?
Seperti diberitakan sebelumnya, Yusrizki adalah orang yang menarik terkait informasi yang diberikan oleh sumber kami sebelumnya bahwa seseorang di KADIN Indonesia memeras anggota konsorsium yang dipimpin oleh Moratelindo, yang diberi kontrak besar oleh BAKTI Kominfo.
“Seseorang dari KADIN Indonesia datang ke salah satu anggota konsorsium mengaku bekerja atas nama Partai NasDem, meminta persentase fee tertentu dari total kontrak,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Yusrizki, menurut profil LinkedIn, adalah direktur pelaksana Basis Investments Indonesia (sejak 2017) dan pendiri & CEO PT Amandana Partners Indonesia (sejak 2006).
Yusrizki, alumni teknik industri di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang disegani, pernah menjadi ketua PT Fluidic Indonesia (2018-2022) dan direktur PT Buana Jati Lestari (2012-2022).
Baca Juga: LPSK Tolak Permohonan Perlindungan AG Terkait Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Mario Dandy
Menariknya, PT Fluidic Indonesia adalah produsen baterai untuk base transceiver station (BTS). Pembangunan BTS merupakan komponen kunci dari proyek konsorsium Moratelindo dari BAKTI Kominfo.
“Direktur anggota konsorsium yang juga diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi BAKTI Kominfo, kemudian meminta bertemu dengan JP (Johnny Plate, Menteri Komunikasi & Informatika, Sekjen NasDem) untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Awalnya sulit mendapatkan slot waktu pertemuan, setelah menghubungi politisi NasDem, JP akhirnya menemui direksi. Kami tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi 10% dari proyek Rp6 triliun untuk satu anggota saja jelas terlalu besar untuk disembunyikan dalam laporan keuangan,” kata sumber tersebut.
“Pertemuan tersebut pada dasarnya mengklarifikasi klaim dari salah satu pengusaha tentang hubungannya dengan NasDem. Saya dengar JP kemudian membawa direksi konsorsium ke pimpinan NasDem,” lanjut sumber tersebut.
Mantan pengurus salah satu konsorsium itu, sementara itu, mengatakan pembayaran dari anggota ditransfer ke rekening yang terkait dengan partai politik. “Transaksi yang mungkin dipertanyakan,” katanya.
Pendukung NasDem dan Anies Baswedan mungkin terus mengatakan kepada publik bahwa penyelidikan korupsi di BAKTI Kominfo bermotif politik, tetapi sumber kami percaya bahwa kejahatan yang dilakukan oleh berbagai pihak itu nyata. Kami akan terus memantau skandal tersebut.***
Sumber : yosefardi.com
