• Senin, 24 Januari 2022

MUI: Islam & Politik

- Kamis, 25 November 2021 | 12:38 WIB
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis

DEPOK (eNBe Indonesia) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sorotan setelah salah satu pengurusnya ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri karena diduga terlibat dalam kelompok teroris transnasional Jemaah Islamiyah (JI).

JI bertanggung jawab atas sejumlah pemboman dan serangan teroris di negara ini. Sementara itu, MUI Provinsi DKI Jakarta sempat menuai kontroversi terkait rencana pembentukan tim siber antara lain melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

MUI DKI, seperti diberitakan media nasional, memiliki ide untuk membentuk tim cyber, atau pasukan cyber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur Anies Baswedan.

Gagasan tersebut disampaikan Ketua MUI DKI Munahar Muchtar dalam rapat di Hotel Bintang Wisata Mandiri Jakarta Pusat pada 11 Oktober 2021. Munahar menyatakan ingin MUI DKI membantu membela Gubernur Anies. Pernyataan Munahar dimuat di situs resmi MUI pada Kamis, 18 November.

Dalam wawancara dengan Kompas TV, Selasa (23/11), Munahar mengklarifikasi pernyataannya. Ia mengatakan, rencana MUI DKI membentuk tim siber bukan semata-mata demi kepentingan Gubernur Anies.

Dia mengatakan tim cyber juga bisa membela setiap pemimpin publik, termasuk Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dari hoaks dan fitnah di media sosial. Dalam wawancara lain dengan Kompas, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengaku mendukung gagasan MUI DKI.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menepis spekulasi bahwa rencana MUI DKI membentuk tim siber bersifat politis dan terkait dengan pemilihan presiden 2024.

Riza yang merupakan politisi dari Partai Gerindra Prabowo Subianto juga membantah spekulasi lain bahwa pembentukan tim siber MUI DKI karena Pemprov DKI Jakarta telah memberikan hibah Rp10,6 miliar kepada MUI DKI.

Dikatakannya, setiap tahun MUI DKI menerima hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Bantahan itu dilontarkan Riza saat diwawancarai Detikcom, Minggu (21/11).

Wakil Ketua Umum Partai Islam PKB Jazilul Fawaid menilai rencana MUI DKI itu janggal dan tidak perlu. Jazilul yang juga seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) meminta para ulama untuk hanya fokus pada tanggung jawabnya untuk memberikan khutbah dan pendidikan, daripada membentuk tim cyber untuk melawan buzzer.

Ia menilai rencana MUI DKI telah melenceng dari tugas ulama. Ia pun melihat rencana MUI DKI membentuk tim siber sebagai formasi tim kampanye. Oleh karena itu, Jazilul dengan bercanda menyarankan orang-orang di MUI DKI untuk menyatakan diri sebagai tim kampanye—untuk Anies.

Jazilul tak salah mengingatkan MUI DKI. Apa yang terjadi pada Pilgub Jakarta 2017 harus menjadi contoh. Saat itu, MUI mengeluarkan fatwa bahwa Gubernur Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok, yang merupakan minoritas ganda (Kristen dan keturunan Tionghoa), telah melakukan penistaan ​​​​karena menghina Alquran dan para ulama.

Fatwa tersebut bukan sekadar game changer yang membuat Ahok kalah dari Anies di Pilgub DKI Jakarta tersebut. Namun negara sendiri nyaris terjerumus ke dalam kekacauan yang dipicu oleh gerakan anti-Ahok yang menunggangi fatwa MUI terhadap Ahok.

Mengingat pengaruh MUI dan infrastruktur MUI yang luas di seluruh nusantara, penting bagi MUI untuk menjauh dari politik dan menjaga lembaga tetap netral dan independen.

Lebih penting lagi bagi MUI untuk membersihkan halaman belakang sendiri dari tokoh-tokoh partisan dan sel-sel teroris. Jika tidak, MUI tidak bisa menyalahkan publik yang mempertanyakan kredibilitasnya.***

Halaman:

Editor: Christianus Wai Mona

Tags

Terkini

OTT di Langkat, KPK Amankan Sejumlah Uang

Kamis, 20 Januari 2022 | 19:30 WIB

Seorang Prajurit Gugur Saat Kontak Senjata di Maybrat

Kamis, 20 Januari 2022 | 19:01 WIB

Pelaku Utama Penusukan Anggota TNI AD Ditangkap

Kamis, 20 Januari 2022 | 16:05 WIB
X