Warga Podenura Diaspora Desak Polres Nagekeo Periksa Dirut PT SAK

- Kamis, 20 Januari 2022 | 12:14 WIB
Warga Podenura Diaspora Desak Polres Nagekeo Periksa Dirut PT SAK
Warga Podenura Diaspora Desak Polres Nagekeo Periksa Dirut PT SAK


JAKARTA (eNBe Indonesia) - Warga diaspora asal Desa Podenura, Kabupaten Nagekeo, NTT meminta Polres Nagekeo memanggil dan meminta pertanggung jawaban PT SAK yang telah menambang pasir dalam kategori galian C di kali Dowo Sude, Desa Podenura sejak 2020.

PT SAK diduga tidak mengantongi dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang diamanatkan Undang-Undang dan Perturan Pemerintah terbaru, namun telah melakukan penambangan pasir sejak tahun 2020.

Hal ini terkuak pada saat pihak PT SAK mendatangi Pemdes Podenura yang dihadiri tokoh masyarakat pada selasa 18 Januari 2022, meminta untuk melanjutkan aktivitas penambangan yang sempat berhenti tahun lalu.

Bahkan dalam diskusi internal WA grup, salah satu staff desa mengatakan pihak PT SAK sedang mengajukan proses perijinan untuk rencana melanjutkan penambangan ini.

Baca Juga: Pelaku Harus Dijerat Hukuman Terberat, DPR Sebut Kasus Astri dan Lael sebagai 'Femisida'

"Kalau begitu selama ini diduga ilegal dong. Aneh kan, mendahulukan aktifitas penambangan ijinnya abu-abu," ujar Tobbyas Ndiwa, pengacara kondang asal NTT di Jakarta.

Menurutnya, beredar isu tak sedap, ada oknum-oknum yang bermain sehingga PT SAK bisa melakukan aktifitas penambangan hanya mengacu atas dasar perjanjian dengan beberapa oknum staff Desa Podenura sebelum dimulai penambangan pasir tahun 2020 lalu.

Itu tidak serta merta sah secara hukum, dan bisa batal demi hukum apabila terbukti tanpa ijin dan layak dipidana siapa-siapa saja yang terlibat dalam perjanjian saat itu, tandas Tobbyas.

Warga Podenura Diaspora Desak Polres Nagekeo Periksa Dirut PT SAK


"Ini bukan perjanjian privat atau perorangan. Ini soal kepentingan publik yang bisa berdampak kepada ekosistem di sekitarnya. Ada aturannya, ada payung hukum yang spesifik terutama harus melewati kajian-kajian terlebih dahulu, apakah tempat ini layak di tambang atau tidak."

Tobbyas juga menekankan, perusahaan penambang wajib mempertimbangkan resiko kerusakan alam. "Jangan-jangan pada penambangan terdahulu tanpa adanya upaya normalisasi oleh PT SAK, Berarti ini menjadi bagian dari pelanggaran yang bisa masuk kategori tindak pidana," tegasnya.

Baca Juga: Tak Bermitra dengan Polda dan Kejati NTT, Leo Lelo Sampaikan Aspirasi Keluarga Astri dan Lael ke DPR

Risiko kerusakan alam merupakan bagian dari persyaratan-persyaratan yang menjadi tanggung jawab pihak PT SAK. "Jangan sampai PT SAK memanfaatkan ketidaktauan masyarakat lalu  menggampangkan persoalan ini, dengan hanya mengejar profit oriented, namun tidak mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang," ujar Tobbyas.

Tobbyas mengklaim pihaknya sangat memahami topografi desa Podenura, yang sangat rawan banjir bandang secara periodik beberapa kali. "Saya sangat memahami kondisi topografinya, karena saya lahir di situ menyelesaikan pendidikan SD dan SMP disana, dimana banjir bandang sempat meratakan fasilitas sekolah, pasar dan rumah warga secara permanen hingga saat ini."

Tobbyas melanjutkan, fakta terbaru sekitar dua pekan, kali Dowo Sude kembali mengamuk memutuskan ruas jalan Nangaroro - Keo Tengah, sempat ditayang oleh salah satu stasiun televisi nasional.

Warga Podenura Diaspora Desak Polres Nagekeo Periksa Dirut PT SAK

Tobbyas juga mengingatkan bahwa terminolog galian C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, telah diubah berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 menjadi Batuan. Sehingga penggunaan istilah bahan galian C sudah tidak relevan lagi, diganti menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batuan.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Pesawat ATR Naik ke Tahap Penyidikan, Kejagung akan Selidiki Pembelian 4 Jenis Pesawat Lainnya

Tentu sebelum dilakukan penambangan atau eksplorasi oleh sebuah korporasi, harus terlebih dahulu melewati beberapa tahapan perijinan, apakah sebuah lokasi itu layak dilakukan penambangan atau tidak. Dalam hal ini termasuk kali Dowo Sude di Desa Podenura, Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

"Sudahkah PT SAK membawa surat rekomendasi dari camat Nangaroro sesuai dengan lokasi usaha penambangan pasir. Selain rekomendasi camat, sudahkah PT SAK mendapat surat rekomendasi dari bupati Nagekeo," tanya Tobbyas.

Dia mempertanyakan apakah PT SAK mengantongi berita acara atau surat pernyataan persetujuan dari warga desa Podenura, termasuk surat izin lingkungan dari pihak dan dinas ESDM Nagekeo.

Ini penting, diatur dalam UU, karena perizinan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya penambangan liar yang berpotensi merusak ekosistem di sekitarnya.

Pengerukan dan pengambilan pasir dengan seenaknya berpotensi memicu munculnya bencana seperti banjir, longsor dll, ujar Tobbyas.

Warga Podenura Diaspora Desak Polres Nagekeo Periksa Dirut PT SAK


Dia masih mempertanyakan apakah PT SAK melakukan pengajuan berkas Izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) kabupaten Nagekeo.

"Sudahkah DPMDPSP melakukan verifikasi di obyek kali Dowo Sude. Sudakah DPMDPSP Berkoordinasi dengan Dinas ESDM dan monitoring lokasi Dowo Sude. Sudahkah Dinas ESDM mengeluarkan sertifikasi untuk ekplorasi di kali Dowo Sude?" tanya Tobbyas lebih lanjut.

"Sudahkah PT SAK melengkapi laporan rencana kerja, eksplorasi penambangan pasir, laporan anggaran dan juga studi kelayakan. Apabila PT SAK telah mengantongi dan lolos terkait studi kelayakan, sudahkah membayar jaminan eksplorasi dalam rangka normalisasi melalui bank setempat? Tentu itu harus dibuktikan setiap tahapan yang disebutkan diatas."

Baca Juga: Dapur Pastori dan Gedung GKS Anamanu di Sumba Tengah Dilahap Api, Merugi hingga Rp50 Juta

Untuk itu melalui media ini, warga diaspora meminta Polres Nagekeo segera memanggil dan memeriksa Dirut PT SAK dan juga pihak-pihak terkait, demi menghindari resiko kerusakan alam jangka panjang.

"Apabila terbukti ada kelalaian PT SAK yang belum mengantongi semua ijin disebutkan diatas, itu layak dipidana. Karena mereka sudah menikmati keuntungan lalu, kerusakan alam akibat penambangan pasir di kali Dowo Sude telah terjadi di tahun 2020," tegas Tobbyas.

Warga Diaspora Podenura bukan menolak pembangunan, tapi mendukung pembangunan dengan prinsip tranparansi dan akuntabel demi kemaslahatan bersama dan keseimbangan ekosistem khususnya di Kali Dowo Sude untuk generasi-generasi berikutnya, pungkas Tobbyas.***

Halaman:

Editor: Christianus Wai Mona

Tags

Terkini

Pendukung ISIS Menyerahkan Diri di Poso

Kamis, 19 Mei 2022 | 11:55 WIB
X