Jokowi Didesak Percepat Penandatanganan MoU Migran dengan Malaysia

- Kamis, 20 Januari 2022 | 14:34 WIB
Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia
Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia


JAKARTA (eNBe Indonesia) - Calon pekerja migran Indonesia semakin marak migrasi secara ilegal ke Malaysia, meski resiko bahaya nyawa melayang terjadi akhir-akhir ini.

Jalur Timur (Nunukan), jalur Tengah (Entikong) dan jalur Barat (Kepri, Riau, Sumut, NAD)sungguh miris dan menyedihkan.

Parahnya lagi jaringan mafiosi migrasi ilegal ke negeri Jiran yang rentan Human Trafficking dibacking oleh oknum kaum kuat kuasa dan kuat modal.

Peristiwa tragis kapal tenggelam tidak menyurutkan dan membuat efek jera mafiosi human trafficking.

Ruang kosong belum adanya MoU penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia antara Indonesia dengan Malaysia membutakan nurani mafiosi human trafficking yang rakus akan ringgit untuk terus menjual orang Indonesia yang ingin mengais ringgit tengah pandemi covid 19.

Negara wajib hadir sebagaimana Nawacita 3 Presiden Jokowi untuk selamatkan anak-anak Bangsa agar tidak mati sia-sia.

Baca Juga: Kutuk Kekejian Pembunuh Astri dan Lael, DPRD NTT Temui Kapolda

"Terpanggil untuk melindungi calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri maka kami dari Lembaga Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) meminta Presiden Jokowi mendesak Menteri Tenaga Kerja, Menteri Luar Negeri dan Menteri terkait lainnya untuk segera mempercepat penandatanganan MoU penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara Indonesia dengan Malaysia yang sudah betakhir tahun 2016," ujar Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia dalam siaran pers hari ini.

Dia menambahkan Padma Indonesia juga meminta Presiden Jokowi untuk memerintah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Orang agar segera tangkap dan proses hukum pelaku dan auktor intelektualis migrasi ilegal yang rentan human trafficking.

Padma Indonesia juga mendesak Pemerintah mulai dari pusat hingga kabupaten/kota kantong pekerja migran agar berangkat ke luar negeri melalui jalur formal Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) PMI dan yang sudah dipersiapkan kompetensi dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia di Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia sesuai amanat UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Warga Podenura Diaspora Desak Polres Nagekeo Periksa Dirut PT SAK

Terakhir, Padma Indonesia meminta Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan RI, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk segera menerbitkan PP dan aturan turunannya tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di sektor Kelautan dan Perikanan.***

Editor: Christianus Wai Mona

Tags

Terkini

Pendukung ISIS Menyerahkan Diri di Poso

Kamis, 19 Mei 2022 | 11:55 WIB
X