• Minggu, 3 Juli 2022

BP2MI Respon Pengaduan Calon Pekerja Migran terhadap Ocean Masters Crew Management

- Sabtu, 21 Mei 2022 | 15:42 WIB
Irjen Pol Ahmad Kartiko, SiK, MHum
Irjen Pol Ahmad Kartiko, SiK, MHum


JAKARTA (eNBe Indonesia) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merespon pengaduan pekerja migran terhadap PT Ocean Masters Crew Management, difasilitasi oleh Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia).

Pengaduan Pengaduan terkait kinerja buruk PT Ocean Masters Crew Management dilakukan oleh Edward Argus Semara Arifin, direspon langsung oleh Kepala BP2MI, Ketua BP2MI.

Melalui surat yang ditandatangani Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Hadi Wahyuningrum,SH,MH, BP2MI dikatakan telah melakukan penelusuran dalam website https://pptkln.kemnaker.go.id.

Hasil temuan, PT Ocean Masters Crew Management tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

Baca Juga: Korut Laporkan Sekitar 200.000 Pasien Covid-19 Baru Selama Lima Hari

PT Ocean Masters Crew Management juga tidak terdaftar sebagai perusaah yang mendapatlan Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

Fakta membuktikan bahwa diduga kuat ini modus operandi penipuan peluang kerja dan penggelapan dokumen maka ini menjadi ranah pihak Kepolisian. BP2MI menyediakan Lawyer untuk pendampingan kepada CPMI.

Sebelum menindaklanjuti Laporan Polisi, Pelapor sekaligus Korban Edward Argus Semara Arifin didampingi Tim PADMA INDONESIA dan Plh Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Bapak Jimin bersama ibu Judi, Crisis Center BP2MI diterima secara resmi oleh Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Irjen Pol Ahmad Kartiko, SiK, MH pada Kamis (17/3/33).

Deputi sangat mendukung untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian. Dukungan Deputi langsung ditindaklanjuti yakni Korban Edward Arjus Semara Arifin didampingi Tim Lawyer BP2MI melaporkan ke Polres Jakarta Utara.

Baca Juga: China Ajak Beberapa Negara Bergabung BRICS

Saat ini Polres Jakarta Utara sudah menindaklanjuti saran Irjen Pol Ahmad Kartiko,SiK,MH untuk membuatkan Laporan Polisi Resmi atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan serta Perusahaan PT Ocean Masters Crew Management belum memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia(SIP3MI) dan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) berdasarkan hasil penelusuran BP2MI.

Korban Edward sudah di BAP Penyidik Unit Remob Polres Jakarta Utara.

Padma Indonesia terpanggil untuk melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan yang hingga saat ini sejak lahirnya UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum ada aturan turunannya untuk Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan.

Padma Indonesia mendukung penuh Kapolres Metro Jakarta Utara dan Penyidik Unit Resmob untuk serius menindaklanjuti saran Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol Ahmad Kartiko, SiK, MH untuk Korban CPMI Edward Arjus Semara Duran agar Lapor Resmi ke Polres MetrSo Jakarta Utara dan diharapkan Polres Jakarta Utara serius menindaklanjuti dengan segera proses hukum.

Baca Juga: Pasangan Ganda Indonesia Alfian/Rian Tersisa di Semifinal di Thailand Open 2022

Padma Indonesua juga mendukung korban Edward Arjus Semara Arifin untuk tidak takut menghadapi Perusahaan yang diduga kuat tidak memiliki SIP3MI dan SIUPPAK.

Padma Indonesia mendesak Menteri Perhubungan dan Menteri Ketenagakerjaan untuk menindaktegas PT Ocean Masters Crew Management karena sudah merekrut CPMI tanpa SIP3MI dan SIUPPAK.

Padma Indonesia mengajak Solidaritas Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan mendesak Presiden RI Jokowi segera perintahkan Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Luar Negeri dan BP2MI untuk segera mengeluarkan Aturan Turunan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlidungan Pekerja Migran Indonesia yakni PP, Perpres dan Peraturan Menteri untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan.

"Padma juga mendesak Bareskrim Mabes Polri dan Propam Mabes Polri untuk mengawal ketat penegakan hukum dan Ham Korban Edward," pungkas Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina PADMA INDONESIA.***

Editor: Adrianus Nulangi Madaala

Tags

Terkini

Pemda DKI Resmi Cabut Izin Holywings di Jakarta

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:27 WIB

Kasus Holywings : Hotman Paris Temui ketua MUI

Senin, 27 Juni 2022 | 11:51 WIB
X