• Jumat, 7 Oktober 2022

Kejagung Tahan Surya Darmadi Tersangka Korupsi Rp78 Triliun

- Senin, 15 Agustus 2022 | 17:00 WIB
Kedatangan Surya Darmadi (Dodi/HRC)
Kedatangan Surya Darmadi (Dodi/HRC)

DEPOK (eNBe Indonesia) - Kejaksaan Agung menahan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit, SD, yang merugikan negara Rp78 triliun. Bos PT. Duta Palma Group/Darmex Group tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan intensif.

"Hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SD," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, dikutip RRI, Senin (15/8/2022). "Selanjutnya kami melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan," lanjutnya.

Burhanuddin mengakui pihaknya melakukan pemanggilan terhadap SD, yang diduga sebelumnya berada di Singapura. Namun, tersangka tidak pernah memenuhi pemanggilan Kejaksaan sampai tiga kali.

Baca Juga: BMKG Sebut Tujuh Wilayah di NTT Berstatus Awas Kekeringan

Penjemputan terhadap SD, katanya, dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengacaranya, Juniver Girsang. Tersangka kemudian berjanji memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada hari ini.

"Kami melakukan pemanggilan atas tersangka di Singapura dan suratnya telah diterima," kata Jaksa Agung. "Namun, kami tidak tahu di mana tersangka persisnya berada," ujarnya.

Menurut Burhanuddin, tersangka tiba di Indonesia menggunakan pesawat China Airlines dari Taiwan. Dia mengenakan kemeja putih saat tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 13.57 WIB.

Baca Juga: LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Putri Candrawathi

SD terjerat kasus penyerobotan lahan sawit di Riau yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp78 triliun. Dia juga disangkakan melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian untuk TPPU, SD dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau kedua yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.***

Editor: Christianus Wai Mona

Sumber: rri.co.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

Kamis, 6 Oktober 2022 | 13:20 WIB

Menkopolhukam Pilih 13 Orang Anggota TGIPF

Selasa, 4 Oktober 2022 | 11:13 WIB

Oknum Guru di Nagekeo Cabuli Siswinya

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:13 WIB
X