• Jumat, 7 Oktober 2022

KPK Tetapkan Hakim Agung SD Sebaga Tersangka Terkait Pengurusan Perkara

- Jumat, 23 September 2022 | 11:06 WIB
Tersangka OTT di Mahkamah Agung
Tersangka OTT di Mahkamah Agung

DEPOK (eNBe Indonesia) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung SD dan 9 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut. KPK kemudian menyelidiki dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

"Selanjutnya, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup. Maka Penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," ucap Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, dikutip RRI, Jumat (23/9/2022) dini hari.

Baca Juga: Timnas Perancis Unggul 2-0 Atas Austria,Sementara Kroasia Maju ke Semifinal pada Lanjutan UEFA Nations League

Sebagai penerima ialah (SD), Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA (ETP), PNS pada Kepaniteraan MA (DY). Juga PNS pada Kepaniteraan (MH), PNS (RD), PNS MA (AB).

Kemudian sebagai pemberi, (YP) selaku pengacara, (ES) selaku pengacara pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) (HT). Juga pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (IDKS).

Firli mengatakan untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama. Terhitung mulai 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.

Baca Juga: Liga Premier Inggris Terapkan Aturan yang Semakin Ketat Terkait Penonton Langsung di Stadion

Adapun sebagai pemberi, tersangka HT, YP, ES, dan IDKS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b. Atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai penerima, tersangka SD, DY, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***

Editor: Christianus Wai Mona

Sumber: rri.co.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

Kamis, 6 Oktober 2022 | 13:20 WIB

Menkopolhukam Pilih 13 Orang Anggota TGIPF

Selasa, 4 Oktober 2022 | 11:13 WIB

Oknum Guru di Nagekeo Cabuli Siswinya

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:13 WIB
X