Dinkes NTT Sebut Lima Kabupaten Jadi Contoh Program PMT

DEPOK (eNBe Indonesia) - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut lima kabupaten di provinsi itu menjadi percontohan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal untuk mencegah kekerdilan (stunting) pada anak.

"Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kupang, Lembata, Manggarai Timur, Sumba Tengah, dan Kabupaten Manggarai Barat," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTT Iwan M Pelokilla saat dikonfirmasi di Kupang, dikutip Antara, Selasa (22/11).

Ia menjelaskan PMT berbasis pangan lokal kepada ibu hamil dan balita untuk menggantikan PMT berbasis pabrikan berupa biskuit yang selama ini diberikan.

Baca Juga: Jumlah Rumah yang Rusak Akibat Gempa di Kupang Bertambah

Iwan menjelaskan salah satu pangan lokal yang diandalkan untuk PMT di lima kabupaten tersebut, yaitu kelor yang telah diolah dalam bentuk serbuk.

"Serbuk kelor ini kemudian dicampurkan dalam menu makanan untuk ibu hamil dan anak balita," katanya.

Iwan menjelaskan kelor menjadi bagian dari pilihan utama PMT karena banyak diproduksi di NTT serta memiliki kandungan nutrisi yang bagus untuk kesehatan ibu hamil dan balita.

Baca Juga: Positif Covid-19, Putri Candrawathi Hadiri Sidang Secara Daring

Daun kelor banyak mengandung vitamin, mineral, dan mikro nutrien, yang ketika ditambahkan pada makanan membuat serapan atau pencernaan balita menjadi lebih baik, membuat nafsu makan meningkat, sehingga berimbas pada peningkatan berat dan tinggi badan.

Ia menambahkan meskipun demikian sumber pangan lokal tidak semuanya berasal dari kelor, juga dari bahan pangan lain, seperti jagung, kacang, sayuran, dan lainnya.

"PMT tidak semuanya berbasis kelor, karena kelor juga mengandung efek pencahar, sehingga ketika dikonsumsi berlebihan dapat membuat usus bereaksi atau perut jadi mulas," katanya.

Baca Juga: Terjadi Baku Hantam di Arena Munas HIPMI, Panitia Sebut Ada Kesalahpahaman

Iwan menambahkan PMT berbasis pangan lokal sudah dimulai pada lima kabupaten tersebut, dan ditargetkan diberlakukan di 22 kabupaten/kota di NTT pada 2022.***