DEPOK (eNBe Indonesia) - 20 Oktober 2020 menandai satu tahun masa jabatan kedua Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Ada yang memanfaatkan momentum itu untuk mendorong Presiden merombak (resuffle) kabinet. Namun kami meragukan reshuffle tahun ini.
Ahmad Khoirul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina — mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjabat sebagai penasihat utama yayasan universitas — mengatakan kepada Kompas.com, Rabu (21/10), bahwa Presiden Jokowi harus segera melakukan perubahan kabinet untuk memperbaiki kinerjanya dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Pada Juli 2020, seperti dikutip Rakyat Merdeka Online, Khoirul telah berbicara tentang perombakan kabinet. Ia menyebut beberapa kementerian yang menurutnya harus dievaluasi, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Pariwisata.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti, yang juga dikutip Kompas.com kemarin, menyarankan perombakan kabinet karena selama setahun terakhir koordinasi antar menteri kurang baik. Di artikel sebelumnya, kami memberitakan bahwa Adi Prayitno dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), dan Agus Pambagio juga mendesak Presiden untuk mengganti menteri yang berkinerja buruk.
Kompas memberi nada tegas dalam mendorong perombakan kabinet. Kompas belum lama ini merilis hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kompas menemukan, sekitar 52,5% responden tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, sementara hanya 45,2% yang puas. Survei tersebut dilakukan antara 14-16 Oktober 2020. Sekitar 529 responden dari 80 kabupaten/kota di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam survei tersebut melalui telepon.
Jokowi marah dan kecewa atas buruknya kinerja para menterinya, terutama dalam menangani wabah COVID-19. Ia mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya dalam sidang kabinet yang digelar pada 18 Juni 2020 yang diumumkan oleh Sekretariat Presiden (Setpres) melalui kanal Youtube miliknya. Bahkan, Jokowi sempat menyatakan sudah mempertimbangkan perombakan kabinet untuk meningkatkan kinerja kabinetnya. Dalam rapat kabinet yang digelar pada Senin (19/10), Jokowi juga mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya komunikasi para menterinya terkait pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang baru. Atas catatan itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purnawirawan) Moeldoko mengatakan kepada pers bahwa Presiden memarahi seluruh anggota kabinet. Namun, Jokowi belum merombak kabinet.
Beberapa orang percaya bahwa Jokowi memperhatikan situasi yang berbeda. Saat ini, negara menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, dia mungkin bertanya-tanya apakah adil menilai kinerja para menteri. Selain itu, kita semua tahu bahwa Jokowi sangat memperhatikan stabilitas. Memang menjaga stabilitas itu penting dalam masa-masa sulit, apalagi dengan adanya gerakan terbaru dari berbagai kalangan yang menolak Omnibus Law. Jadi, dengan pertimbangan stabilitas politik dan keamanan, Jokowi mungkin memilih untuk tetap mempertahankan kabinet saat ini. (yosefardi.com)
