• Minggu, 3 Juli 2022

Mendagri Berlakukan Aturan Baru Pembuatan KTP

- Senin, 23 Mei 2022 | 09:48 WIB
Ilustrasi KTP
Ilustrasi KTP

DEPOK (eNBe Indonesia) - Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberlakukan aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Lewat aturan itu, pencatatan nama identitas di Kartu Keluarga (KK) hingga E-KTP kini tidak boleh disingkat.

Nama warga pun wajib memiliki paling sedikit dua kata.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Baca Juga: Sejak 20 Mei 2022, Air Asia Membuka Penerbangan ke Labuan Bajo

Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

"Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain," demikian bunyi pasal 5 ayat 3 poin a.

Selain tidak boleh disingkat, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Listrik dan Gas, Gubernur Kaltim Minta Dukungan Pusat

Pada pasal 3, dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Dalam ketentuan, yakni pasal 4 ayat 2, Permendagri juga mengatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Antara lain yakni, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Permendagri Nomor 73/2022 juga mengatur ketentuan pengubahan atau perbaikan nama. Syarat perubahan atau perbaikan nama harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.

Baca Juga: Covid 19 Melonjak, Korut Diam ditawari Bantuan

"Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi pasal 4 ayat 4.***

Editor: Christianus Wai Mona

Sumber: rri.co.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HUT Bhayangkara Digelar di Akpol Semarang

Jumat, 1 Juli 2022 | 11:15 WIB

Presiden Jokowi dan Rombongan Tiba di Kyev

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:48 WIB

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:26 WIB

Puluhan Pasien Masih Dirawat di Wisma Atlet

Jumat, 24 Juni 2022 | 11:24 WIB
X