Survei SMRC Sebut Kartu Kesejahteraan dan Infrastruktur Sebagai Program Paling Berhasil Pemerintahan Jokowi

DEPOK (eNBe Indonesia) - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berupa kartu-kartu kesejahteraan dan infrastruktur dianggap sebagai program pemerintah yang paling berhasil.

Dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 30 April-7 Mei 2023, sebanyak 61 persen responden menilai program sosial berupa kartu-kartu kesejahteraan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Pra-Kerja sebagai program paling berhasil pemerintahan Jokowi.

Sementara sebanyak 19 persen responden menilai pembangunan infrastruktur, adalah program yang paling berhasil.

Baca Juga: Polri Terbitkan Aturan Baru Mengenai Tilang Manual Dan Larangan Lakukan Razia

Hal itu diungkapkan Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam keterangannya.

“Sementara hanya ada 5 persen yang menilai program sertifikasi tanah gratis paling berhasil, program Indonesia Maju 3 persen, perlindungan WNI di luar negeri 2 persen,” jelas Irvani, dikutip Kompas TV, Jumat (19/7).

Program lain yang juga dinilai berhasil adalah percepatan penanganan stunting 1 persen, pendidikan vokasi 1 persen, perhutanan sosial 1 persen, dan program Poros Maritim di bawah 1 persen.

Baca Juga: Presiden Jokowi Yakin Kejagung Akan Bekerja Secara Profesional Tangani Kasus Johnny G Plate

Sementara ada 6 persen yang tidak menjawab.

Deni menambahkan, di mata publik, Pemerintahan Presiden Jokowi identik dengan program kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur.

Sebanyak 57 persen responden pada survei yang sama juga menilai kinerja pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak-hak warga semakin baik.

Baca Juga: Disebut Jadi Cawapres Ganjar, Nasaruddin Umar Sebut Lebih 'Enjoy' Urus Umat

Menurut Deni, secara umum, publik menilai positif tentang kinerja pemerintah menangani berbagai masalah sosial-ekonomi.

Penilaian paling positif adalah pada kerja pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak-hak warga negara, apa pun latar belakang suku, agama, ras, maupun daerahnya.

Sebanyak 57 persen publik menyatakan kerja pemerintah di bidang ini semakin baik dibanding tahun lalu, yang menyatakan semakin buruk hanya 9 persen, tidak ada perubahan 28 persen, dan tidak menjawab 7 persen.

Baca Juga: Cek Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Soal KJP Plus

Sementara, dalam hal meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga, 54 persen mengatakan semakin baik, 11 persen menyebut semakin buruk, tidak ada perubahan 31 persen, dan tidak menjawab 3 persen.

Dalam hal mengurangi kemiskinan, ada 46 persen yang menilai kerja pemerintah lebih baik dari tahun lalu, lebih buruk 17 persen, tidak ada perubahan 33 persen, dan tidak tahu 3 persen.

Terhadap kinerja pemerintah menyediakan lapangan kerja, ada 43 persen yang menilai lebih baik dari tahun lalu, lebih buruk 17 persen, tidak ada perubahan 35 persen, dan tidak tahu 4 persen.

Baca Juga: Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Direncanakan Akan Bertemu Prabowo Subianto

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, dengan response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.020 atau 84 persen.

Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).

Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih, dan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Baca Juga: Pelatih Liverpool Jurgen Klopp Dapat Sanksi Larangan Dampingi Klub Pada Dua Pertandingan

Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. Waktu wawancara lapangan 30 April - 7 Mei 2023.***