Resuffle Kabinet, Portofolio Nasdem Dikurangi?

- Kamis, 7 Oktober 2021 | 18:14 WIB
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (suaramerdeka.com / dok)
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. (suaramerdeka.com / dok)

DEPOK (eNBe Indonesia) -  Hanya masalah waktu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan mengumumkan perombakan kabinet lagi. Nasdem, partai politik yang dipimpin oleh maestro media Surya Paloh, tidak senang jika Partai kehilangan portofolio pertanian. Apalagi, setelah Partai sudah kehilangan jabatan Jaksa Agung (AG).

Namun jika Jokowi memberikan portofolio lain kepada Nasdem sebagai ganti portofolio pertanian, Partai mungkin tidak akan kecewa. Misalnya, Nasdem mungkin mendapatkan kembali posisi Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan M. Lutfi saat ini, seperti kita ketahui, berada di bawah tekanan atas pernyataan kontroversialnya dan ada yang mendesak Jokowi untuk memecatnya.

Konon, ada yang menyebut Jokowi bisa mengurangi portofolio Nasdem di kabinet karena preferensi politik Partai di Pilpres 2024. Nasdem, seperti yang kita semua tahu, akan mengadakan konvensi presiden tahun depan untuk memilih calon presiden dari Partai untuk pemilihan 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diundang untuk berpartisipasi dalam konvensi tersebut. Anies, seperti yang kita ketahui bersama, memiliki hubungan dekat dengan Paloh. Secara historis, Anies adalah salah satu deklarator Nasdem saat Partai masih ormas. Baik Anies maupun Paloh juga dikenal dekat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Golkar.

Kita bisa melihat agenda jangka panjang, salah satunya Pilkada 2024, akan menjadi bagian dari keputusan Jokowi untuk perombakan kabinet mendatang. Agenda jangka panjang lain yang mungkin juga menjadi faktor dalam keputusan Jokowi adalah rencananya untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan membangun ibu kota baru di sana. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Golkar mengatakan perlu menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (PPHN, nama baru GBHN) melalui amandemen UUD 1945. untuk memastikan penyelesaian pembangunan ibu kota baru.

Ketua PAN Zulkifli Hasan yang juga Wakil Ketua MPR juga membenarkan bahwa pembangunan ibu kota baru merupakan salah satu isu yang dibicarakan dengan Presiden dalam rapat 25 Agustus yang merupakan rapat yang menandai bergabungnya kembali Partai ke dalam koalisi yang berkuasa. Adapun PAN, mendapatkan posisi kabinet juga diperlukan dengan persaingan 2024 yang sudah di depan mata. Partai, bagaimanapun, membutuhkan cadangan keuangan untuk bersaing di pemilihan legislatif 2024.

Tapi di atas semua itu, ada yang bertanya-tanya mengapa PDIP menginginkan Andika menjadi Pangdam. Hubungan menantu Andika, Hendropriyono dengan Megawati, bukan satu-satunya alasan di balik pengesahan itu. Ada yang mengatakan jika Andika menjadi Pangdam, elektabilitasnya bisa meningkat. Oleh karena itu, PDIP akan memiliki sosok lain yang potensial untuk disandingkan dengan siapa pun yang dipilihnya untuk dicalonkan sebagai presiden. PDIP adalah satu-satunya partai politik yang lolos dari Presidential Threshold. Partai dapat mendukung pasangan calon presiden dan wakil presidennya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Mempertimbangkan semua kemungkinan yang disebutkan di atas, perombakan kabinet yang akan datang bisa menjadi yang utama. Jokowi hanya memiliki tiga tahun lagi sebelum masa jabatannya pada Oktober 2024 dan itu bisa menjadi waktu terakhir yang tepat bagi Presiden untuk melakukan perubahan besar. Kami telah mencatat bahwa Jokowi selalu membuat keputusan penting, termasuk perombakan kabinet besar, pada Rabu Pon, yang merupakan hari ulang tahunnya menurut kalender Jawa. Jadi, guncangan besar mungkin terjadi pada Pon Wednesday lagi. Rabu Pon terdekat adalah 3 November.***

Sumber : yosefardi.com

Editor: Christianus Wai Mona

Tags

Terkini

X