• Kamis, 8 Desember 2022

Wamendagri Berharap Keberadaan Empat DOB di Papua Membawa Kesejahteraan Bagi Masyarakat

- Jumat, 18 November 2022 | 16:28 WIB
Wamendgari John Wempi Wetipo saat memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri kegiatan penandatanganan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum.
Wamendgari John Wempi Wetipo saat memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri kegiatan penandatanganan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum.

DEPOK (eNBe Indonesia) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap keberadaan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dapat memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat setempat.

"Harapannya memberikan dampak kesejahteraan yang besar bagi masyarakat yang ada di Tanah Papua," ujar John Wempi kepada wartawan usai menghadiri kegiatan penandatanganan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022—2025 di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (18/11).

Ia lalu menambahkan Kemendagri berharap empat DOB Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah yang telah diresmikan serta Papua Barat Daya yang akan segera diresmikan menyusul pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang dapat menjadi proyek percontohan bagi mereka dalam mengangkat harkat, derajat, dan martabat orang Papua agar bisa hidup lebih baik.

Baca Juga: Survei SSI 63,6 Persen Responden Puas Dengan Kinerja Jokowi

Dalam kesempatan yang sama, John menyampaikan pula bahwa Kemendagri berharap peresmian Papua Barat Daya sebagai provinsi baru di Papua dan pelantikan penjabat gubernurnya dapat segera dilakukan. Dengan demikian, lanjut dia, Papua Barat Daya dapat mengikuti Pemilu 2024.

"Kami berharap peresmian dan pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat Daya akan dapat kami percepat sehingga dapat ikut Pemilu 2024," ujarnya.

Sebelumnya pada hari Kamis (17/11), Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang.

Baca Juga: Futsal PORPROV NTT 2022: Putri Sikka Jawara, Putra Kota Kupang Jawara

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berharap dapat membuat kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya bisa mengatasi permasalahan konflik, tetapi juga bisa mempercepat pembangunan.

Adapun tujuan dari pemekaran provinsi di Papua, kata Gaus, dimuat dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan tersebut menyebutkan pemekaran untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta harkat dan martabat orang asli Papua (OAP).***

Editor: Christianus Wai Mona

Sumber: antaranews.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

AHY Optimis Indonesia Bisa Menjadi Negara Maju

Rabu, 7 Desember 2022 | 12:04 WIB

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU KUHP Menjadi UU

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:45 WIB

Ketua Partai Demokrat AHY Berkunjung ke NTT

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:31 WIB

Kelompok Bersenjata di Nigeria Culik 60 Warga

Jumat, 25 November 2022 | 10:09 WIB

Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Malaysia ke-10

Kamis, 24 November 2022 | 15:25 WIB
X