• Kamis, 8 Desember 2022

Nasdem Tidak Dukung Revisi UU IKN, Hubungan Paloh & Jokowi Memburuk?

- Jumat, 25 November 2022 | 08:14 WIB
jokowi-paloh
jokowi-paloh


DEPOK (eNBe Indonesia) - Enam anggota koalisi yang berkuasa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Baru (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022.

Keenam anggota tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP. Partai Nasdem, dipimpin oleh maestro media Surya Paloh, adalah satu-satunya anggota koalisi yang memutuskan untuk abstain.

Dua partai lainnya, PKS dan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menolak rencana revisi tersebut. Mereka berpendapat, UU IKN baru dibahas awal tahun ini pada 18 Januari 2022 sehingga belum perlu merevisi UU tersebut.

Pemerintahan Jokowi, sementara itu, berpendapat bahwa revisi diperlukan untuk mempercepat pembangunan ibu kota baru dan untuk memperkuat administrasi daerah di ibu kota baru.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Kepada PM Malayia Yang Baru

Penolakan PKS dan Partai Demokrat itu tidak mengherankan karena keduanya merupakan partai oposisi di DPR.

Padahal, patut dicatat bahwa Partai Demokrat termasuk di antara partai politik yang sepakat untuk membahas UU IKN pada Januari 2022 lalu. Saat itu, hanya PKS yang menolak RUU IKN untuk disahkan menjadi undang-undang baru.

Yang menarik adalah keputusan Nasdem untuk abstain sementara seluruh anggota lainnya mendukung rencana Presiden merevisi UU IKN. Dinamika ini benar-benar patut disoroti mengingat pertarungan Pilpres 2024, karena ini memberi tahu kita lebih banyak tentang hubungan antara Paloh dan Jokowi.

Kita tahu hubungan Paloh dan Jokowi menjadi renggang setelah Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya pada Pilpres 2024. Parahnya lagi, salah satu tokoh kunci Nasdem menyebut Anies sebagai antitesis Jokowi.

Baca Juga: Asap Tebal Terlihat Dari Ruang Baintelkam Mabes Polri Jaksel

Jokowi pun tidak hadir dalam acara HUT Partai Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 11 November 2022. Padahal, Presiden selalu menghadiri acara HUT Nasdem pada tahun-tahun sebelumnya.

Paloh sendiri, dalam sambutannya di sebuah acara baru-baru ini, mengaku Presiden belum mengucapkan selamat ulang tahun Partainya.

Bisa dipahami mengapa Jokowi tidak senang dengan keputusan Paloh mencalonkan Anies. Bisa jadi karena Anies tidak memiliki agenda pembangunan yang sama dengan Jokowi.

Hal itu menjadi poin penting mengingat beberapa proyek pembangunan besar Jokowi, termasuk ibu kota baru, belum akan rampung saat masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024, dan Presiden menginginkan penerusnya melanjutkan proyek tersebut.

Baca Juga: Sejumlah 31 Warga Cugenang Belum Ditemukan Pasca Gempa Cianjur

Poin penting lainnya adalah Jokowi berulang kali menyinggung tentang keprihatinannya terhadap politik identitas. Hal itu bia sampaikan dalam sambutannya dalam pembukaan kongres kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) belum lama ini.

Anies, seperti kita ketahui bersama, sangat berafiliasi dengan kelompok muslim garis keras pimpinan Rizieq Shihab.

Dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017, kelompok muslim garis keras menggelar gerakan 212 yang mendukung tuduhan penistaan ​​terhadap Gubernur Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), minoritas ganda (Kristen dan keturunan Tionghoa) dan sekutu politik Jokowi.

Gerakan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap kemenangan Anies mengalahkan Ahok dalam pemilihan gubernur.

Karena itu, jelas calon pengganti Jokowi bukan Anies. Paloh sebenarnya harus menyadari preferensi Presiden. Apalagi, Paloh mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 dan sejak itu berada di lingkaran dalam Presiden.

Baca Juga: Piala Dunia 2022: Jepang Naik Enam Ranking FIFA usai Kalahkan JermanBaca Juga: Piala Dunia 2022: Jepang Naik Enam Ranking FIFA usai Kalahkan Jerman

Jika hubungan Paloh dengan Jokowi terus memburuk, perpecahan politik mungkin tidak terhindarkan. Jika terjadi perpecahan politik, bisa diikuti dengan perombakan kabinet lagi dengan mencopot menteri-menteri dari Nasdem dari kabinet. Desas-desus telah beredar cukup lama bahwa PKS mungkin menggantikan NasDem dalam koalisi yang berkuasa.

Karena itu, tak heran jika Paloh memutuskan berpisah dengan Jokowi. Namun, ini bukan pertama kalinya Paloh melakukannya. Kembali pada 2009, Paloh menyarankan Golkar untuk meninggalkan pemerintahan SBY dan menjadi oposisi.

Halaman:

Editor: Adrianus Nulangi Madaala

Tags

Terkini

AHY Optimis Indonesia Bisa Menjadi Negara Maju

Rabu, 7 Desember 2022 | 12:04 WIB

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU KUHP Menjadi UU

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:45 WIB

Ketua Partai Demokrat AHY Berkunjung ke NTT

Selasa, 6 Desember 2022 | 13:31 WIB

Kelompok Bersenjata di Nigeria Culik 60 Warga

Jumat, 25 November 2022 | 10:09 WIB

Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Malaysia ke-10

Kamis, 24 November 2022 | 15:25 WIB
X