DEPOK (eNBe Indonesia) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP), anggota koalisi yang berkuasa, memperkirakan bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo mungkin akan mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu Pon, bertepatan hari ulang tahun Presiden berdasarkan kalender Jawa. Rabu Pon berikutnya adalah pada 1 Februari.
Pernyataan PPP soal perombakan kabinet disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani. Namun, Arsul enggan mengomentari menteri mana yang kemungkinan akan didepak dari kabinet dalam reshuffle itu.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi selalu mengumumkan perombakan kabinet baik pada Rabu Pon maupun Rabu Pahing. Sebelumnya, Presiden selalu mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu Pon jika ada perubahan besar.
Baca Juga: Jaksa Tuntut Ricky Rizal Delapan Tahun Penjara
Sebaliknya, jika itu adalah perubahan kecil, pengumuman dilakukan pada hari Rabu Pahing. Jika benar Jokowi akan mengumumkan reshuffle mendatang pada Rabu Pon, 1 Februari, kemungkinan besar akan ada perubahan besar.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Jokowi akan mengakomodir tuntutan dari partai berkuasa PDIP atau apakah Presiden memiliki rencana sendiri terkait reshuffle tersebut.
PDIP, seperti diketahui, menuntut Presiden memecat dua dari tiga menteri dari Nasdem, partai politik yang dipimpin maestro media Surya Paloh.
Kedua menteri tersebut adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.
Baca Juga: Erick Thohir Maju Sebagai Calon Ketum PSSI, Seskab Bilang Sudah Ada Izin Presiden
Namun, Jokowi berulang kali menunjukkan, dia mengabaikan beberapa tuntutan dari PDIP. Salah satu keputusannya yang paling menonjol adalah mempertahankan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pada masa jabatan pertamanya.
Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga berkali-kali menunjukkan dirinya mendengarkan Jokowi, yang mungkin satu-satunya kader PDIP yang mampu mempengaruhi pimpinan partai.
Pertanyaan lainnya, tentu partai mana yang akan menggantikan Nasdem jika Jokowi memutuskan mengeluarkan menteri-menterinya dari kabinet.
Apakah sebagian portofolio Nasdem akan diberikan kepada partai di luar koalisi yang berkuasa seperti PKS atau Partai Demokrat? Atau akan diberikan kepada PDIP, Gerindra, Golkar atau mungkin PAN?
Baca Juga: Jaksa Simpulkan Bahwa yang Terjadi Antara Putri Candrawathi dan Joshua Adalah Perselingkuhan Bukan Perkosaan
Dalam perkembangan terkait, Yusril Ihza Mahendra belakangan disebut-sebut sebagai calon menteri potensial lainnya. Yusril, seorang ahli hukum dan pengacara terkenal, adalah ketua Partai Bulan Bintang (PBB).
PBB adalah salah satu anggota kecil dari koalisi penguasa Jokowi, dan anggota lain dari koalisi yang berkuasa mungkin berpikir bahwa memberikan posisi menteri untuk Yusril adalah berlebihan.
Namun, Yusril dikenal dekat dengan Jokowi dan Megawati. Dia adalah pengacara Jokowi dalam sengketa pasca pemilihan melawan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2019, sehingga peluang Yusril untuk menjadi menteri tidak dapat diabaikan.
Menariknya, Jokowi baru-baru ini menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB-nya Yusril. Dalam pembukaan Rakornas PBB, Yusril dan Jokowi masing-masing memberikan kata sambutan.
Baca Juga: P2G Menyebut Selain SDN Pondok Cina 1, Akan Ada 26 SD Lainnya yang Akan Ditutup
Perlu diketahui juga, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1999-2001), dan juga di bawah pemerintahan Megawati (2001-2004).
Setelah itu, Yusril menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara selama tiga tahun (2004-2007) di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendahulu Jokowi.
Sebelum Yusril, beberapa nama juga disebut sebagai calon menteri potensial. Mereka antara lain Jenderal (Purn) Andika Perkasa (mantan Pangdam), FX Hadi Rudyatmo (mantan Wali Kota Solo dan politisi PDIP), Budiman Soedjatmiko (politisi PDIP), dan Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB).
Baca Juga: Bom Meledak di Sebuah Gereja di Kongo, 10 Orang Tewas
TGB, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), kini menjadi ketua harian Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo. Perindo adalah anggota kecil lainnya dari koalisi yang berkuasa, mirip dengan PBB-nya Yusril.
Hary Tanoe, bagaimanapun, menguasai beberapa stasiun televisi besar, yang dapat meningkatkan posisi tawarnya dalam persaingan 2024.
Dinamika politik ini tentu berkaitan dengan pertarungan partai politik jelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 nanti, tidak dianggap hanya sebuah omong kosong pilpres. ***
Sumber : yosefardi.com
