Menuju Transformasi Sasaran Kinerja Pegawai, BKD Provinsi NTT Gelar Sosialisasi Secara Virtual

- Sabtu, 22 Januari 2022 | 08:09 WIB
Kepala BKD Provinsi NTT Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si (tengah) dan Gergorius Babo, S.Kom (kiri) ketika memaparkan materi Sosialisasi Penyusunan SKP, Rabu (19/01/2022).
Kepala BKD Provinsi NTT Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si (tengah) dan Gergorius Babo, S.Kom (kiri) ketika memaparkan materi Sosialisasi Penyusunan SKP, Rabu (19/01/2022).


KUPANG (eNBe Indonesia) – Pemerintah Republik Indonesia telah menghasilkan kebijakan transformasi penilaian prestasi kerja pegawai menuju penilaian kinerja pegawai.

Kebijakan pemerintah ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun, penerapan regulasi baru pun tidak serta merta dieksekusi karena harus melewati masa transisi.

Baca Juga: 3 Napi di Manggarai Kabur dari Rutan, 2 Pencuri dan 1 Pemerkosa Anak

Transisi regulasi ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. 3 Tahun 2021.

Dimana disebutkan, pegawai negeri sipil wajib melakukan penilaian prestasi kerja dengan dasar PP. No. 46 Tahun 2011 untuk periode Januari-Juni dan penilaian kinerja pegawai berbasiskan PP No. 30 Tahun 2019 untuk periode Juli-Desember 2021, kemudian kedua penilaian ini diintegrasikan.

Merespon Surat Edaran Menpan RB di atas, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT menggelar kegiatan sosialisasi penyusunan SKP Integrasi tahun 2021 dan Penyusunan SKP tahun 2022 secara virtual, Rabu (19/01/2022), yang dipandu oleh Jusuf E. Otemusu, ST (Pranata Komputer Ahli Muda).

Baca Juga: Banjir Lindas Pipa PDAM, Kota Ende Terancam Krisis Air Bersih

Kegiatan ini dibagi dalam tiga sesi, sesi pertama menampilkan 2 orang narasumber, yakni Henderina S. Laiskodat, SP, M.Si (Kepala BKD) dan Gergorius Babo, S.Kom (Asesor SDM Aparatur Ahli Muda).

Kepala BKD Provinsi NTT memaparkan evaluasi penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Online pada tahun 2021.

Diketahui, pada tahun 2021, pemerintah Provinsi NTT telah menerapkan pembayaran Tambahan Pengahasilan Pegawai (TPP) berbasis Penilaian Prestasi Kerja Online.

Menurut Henderina, Pemerintah Provinsi NTT tak mudah menerapkan penilaian prestasi kerja online.

Baca Juga: NSN: Elektoral PDIP dan PSI Naik Karena Kritisi Anies

Hal ini dapat dilihat dari persentase kepatuhan ASN mengisi PPK Online.

Data paparannya menggambarkan  pada bulan Januari dan Februari, antusiasme ASN 39 Perangkat Daerah yang mengisi PPK Online tidak mencapai 65 %, persentase pengisian PPK Online baru meningkat sangat signifikan berkisar 97,26-98,59 % pada bulan Maret – Desember 2021.

“Itu tandanya bahwa ASN Provinsi NTT sudah sadar bahwa inilah kewajiban kita untuk mengisi penilaian prestasi kerja secara mandiri,” tandas Henderina.

Sedangkan capaian kinerja pegawai menurut kategori Sangat Baik (84 %), Baik (5 %), Cukup (1 %), Kurang (2 %),  sisanya Buruk (8 %).

Baca Juga: Kecelakaan Kapal di Malaysia, Enam WNI Meninggal

“Saya berharap pada tahun 2022 tak ada lagi kinerja pegawai yang buruk," imbuh Henderina.

Sementara itu, capaian pengisian PPK Online yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan pada bulan Januari-Desember berkisar 68,89 -91,83 %.

Pada bulan Januari – Mei, capaian pengisian PPK Online tidak mencapai 75 %, namun secara rata-rata hingga akhir tahun mencapai 82,4 % dari total 8.180 guru.

Sementara capaian kinerja pegawai (guru) menurut kategori Sangat Baik (57 %), Baik (10 %), Cukup (5 %), Kurang (5 %), sisanya Buruk (23 %). Dari  data dan statistik di atas, pencapaian para guru lebih rendah dari PNS non guru.

Halaman:

Editor: Christianus Wai Mona

Tags

Terkini

PASKAH: Sekilas Sejarah Patung Tuan Ma

Jumat, 15 April 2022 | 05:51 WIB

Ini Potret Gen Z Indonesia

Senin, 11 April 2022 | 13:17 WIB
X