MAMASA (eNBe Indonesia) - Sejumlah guru honorer, tenaga kesehetan, dan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Rakyat Mamasa (PRM) kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid 4 di Simpang Lima, DPRD Kabupaten Mamasa, Kantor BPJS Kesehatan dan Kantor Bupati Mamasa, Senin (27/3/23).
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan dari tuntutan terkait dengan gaji honorer guru, tenaga kesehatan dan perangkat desa tahun 2022 yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Massa aksi bergantian melakukan orasi di Simpang Lima. Setelah itu, massa aksi bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Mamasa, namun tidak satupun anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang turun menemui massa aksi hingga akhirnya massa aksi memutuskan untuk melanjutkan longmarch ke titik aksi selanjutnya di kantor Bupati Mamasa.
Baca Juga: Politisi Indonesia Ramai-Ramai Tolak Kedatangan Timnas Israel, Dubes Palestina Malah Berpendapat Sebaliknya
Setelah tiba di kantor Bupati Mamasa, massa aksi saling bergantian melakukan orasi politik baik dari perwakilan organisasi mahasiswa maupun dari tenaga kesehatan, guru dan perangkat desa.
Selang satu jam kemudian, Ramlan Badawi Bupati Mamasa dan Martinus Tiranda Wakil Bupati Mamasa turun menemui massa aksi.
Jendral lapangan membacakan pernyataan sikap dan ditanggapi Bupati Mamasa, namun massa aksi kecewa dikarenakan Bupati langsung kembali ke ruangan tanpa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh massa aksi Poros Rakyat Mamasa.
Jendral lapangan Rihardes menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan kemarin adalah aksi jilid 4 dari aksi sebelumnya--tanggal 10, 11 dan 21 Maret 2023.
Baca Juga: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Meningkat
"Kami kembali turun kejalan karena tidak satupun tuntutan yang kami sampaikan sebelumnya belum terpenuhi," ujar Rihardes.
Ia juga menyampaikan bahwa Poros Rakyat Mamasa sangat kecewa dengan sikap Bupati Kabupaten Mamasa yang hanya memberikan tanggapan dan tidak mau menjawab pertanyaan dari massa aksi.
"Sangat mengecewakan sikap Bupati bagaimana mungkin seorang pemimpin seakan tidak peduli dengan aspira rakyat dengan hanya memberikan alasan daerah defisit tanpa mau berdiskusi dan menjawab pertanyaan kami yang kami anggap bahwa sangat perlu mendapat jawaban yang jelas. Oleh karena itu kami akan melakukan konsolidasi kembali dan akan kembali dengan jumlah yang lebih besar," tegasnya.*** (Markus)
